ROKAN HULU – Praktik dugaan pemalsuan pupuk yang berpotensi merugikan petani berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JN (40) serta barang bukti pupuk dengan total berat mencapai 9,7 ton di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polda Riau dalam melindungi masyarakat, khususnya petani, dari praktik kecurangan dalam produksi dan peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Menindaklanjuti informasi itu, tim Ditreskrimsus Polda Riau langsung melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram.
Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga mengarah ke sebuah gudang yang diketahui disewa oleh JN. Dari hasil penggeledahan di lokasi tersebut, petugas menemukan total 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, JN diduga menjalankan modus dengan mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut selanjutnya dikemas kembali untuk dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026. Pupuk hasil campuran itu dijual dengan harga Rp160 ribu per karung berisi 50 kilogram, dengan keuntungan yang diduga mencapai Rp80 ribu untuk setiap karung.
Atas pengungkapan kasus ini, Ditreskrimsus Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus menindak segala bentuk praktik kecurangan yang merugikan masyarakat, termasuk petani yang membutuhkan pupuk berkualitas untuk menunjang produktivitas pertanian.
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik, serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Polda Riau juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli pupuk dengan memastikan legalitas, merek, serta kualitas produk. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi produksi maupun peredaran pupuk yang diduga palsu.
Polda Riau menegaskan, perlindungan terhadap petani dan pengawasan kualitas pupuk merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

