INHU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu ujung tombak pencegahan dan penanganan di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat bersama Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun 2026, yang digelar di Ruang Narasinga Kantor Bupati Inhu, Kamis (10/9/2026).
FGD tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., dan diikuti unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum itu, dibahas berbagai persoalan karhutla, mulai dari kondisi terkini, pola pencegahan, kesiapsiagaan masyarakat, hingga efektivitas penanganan ketika kebakaran terjadi.
Zulfahmi menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Pemerintah, aparat, masyarakat, termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA), harus bergerak bersama, terutama dalam mempercepat deteksi dini dan penanganan titik api sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam FGD, terdapat sekitar 50 titik api di wilayah Inhu, dengan rincian sekitar 40 titik kategori sedang dan 10 titik kategori tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius sekaligus dasar untuk memperkuat pemetaan persoalan di lapangan. Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah penting, terutama terkait pencegahan pembakaran lahan serta peningkatan kesadaran terhadap potensi kebakaran.
Sementara itu, kehadiran Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-67 merupakan bagian dari pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP). Melalui FGD ini, para Serdik menggali berbagai informasi mengenai kondisi karhutla di Inhu, tantangan yang dihadapi pemerintah dan aparat, serta strategi yang telah diterapkan dalam pencegahan maupun penanganannya.
Pembahasan juga diarahkan untuk melihat sejauh mana edukasi kepada masyarakat telah berjalan efektif, bagaimana pola koordinasi antarinstansi, serta peluang penguatan strategi mitigasi berbasis masyarakat.
Pemkab Inhu menyambut positif kegiatan tersebut. Selain menjadi bagian dari agenda akademik dan profesi Serdik Sespimmen Polri, FGD dinilai menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus evaluasi untuk mencari pola penanganan karhutla yang lebih efektif, terpadu, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Tidak berhenti di ruang diskusi, rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan. Rombongan Serdik Sespimmen Polri dijadwalkan turun bersama Bupati Inhu dan Kapolres Inhu untuk melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus proses penanganan dan pemadaman.
Kegiatan lapangan tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, Polres Inhu, MPA, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan penanganan karhutla di lapangan. Dengan demikian, strategi mitigasi yang dibahas tidak sekadar berhenti sebagai rekomendasi di ruang FGD, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah pencegahan, deteksi dini, koordinasi, dan respons yang lebih cepat hingga tingkat masyarakat.
Penguatan mitigasi berbasis masyarakat menjadi semakin penting, mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran. Dengan keterlibatan aktif warga, informasi mengenai munculnya titik api diharapkan dapat diterima lebih cepat sehingga potensi kebakaran besar dapat ditekan sejak awal.***
