INHU – Dalam rangka menyambut puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Suci Rahmiani, menekankan pentingnya ketersediaan layanan cepat bagi masyarakat. Ia mendorong setiap kecamatan untuk menghadirkan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mudah diakses.
Pernyataan tersebut disampaikan Suci saat membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta Pencegahan Perkawinan Anak. Acara yang digelar di Aula Kantor Camat Seberida pada Rabu (22/7/2026) ini juga dihadiri oleh Kepala DP2KBP3A Evi Irma Junita, Camat Seberida, Wisnu Subroto, serta unsur Forkopimcam.
Dalam sambutannya, Suci Rahmiani menyoroti bahwa kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan orang, hingga praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan cepat dan kolaborasi seluruh pihak. Oleh karena itu, ia meminta setiap kecamatan memiliki mekanisme layanan yang responsif.
"Harapan saya kepada camat beserta jajaran agar membuka layanan contact person atau menghadirkan inovasi penanganan kasus, kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat sehingga mudah diakses saat dibutuhkan," ujar Suci.
Kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu perwakilan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Indragiri Hulu serta Biro Psikologi Airmolek, untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pencegahan dan penanggulangan isu-isu perlindungan perempuan dan anak di wilayah Indragiri Hulu.
