INHU — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui transformasi digital. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menyiapkan penerapan sistem presensi elektronik berbasis aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS).
Persiapan implementasi sistem ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Inhu, Zulfahmi Adrian, di kantor BKPPD Inhu, Kamis (16/4/2026). Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah perangkat daerah guna memastikan kesiapan teknis dan operasional menjelang penerapan penuh.
Dalam arahannya, Sekda mengungkapkan bahwa uji coba tahap II aplikasi SIMPEGNAS dijadwalkan mulai 1 Mei 2026. Selanjutnya, sistem akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah pada 1 Juni 2026. Ia menambahkan, uji coba tahap I yang telah dilaksanakan sebelumnya di beberapa instansi menunjukkan hasil yang cukup positif, baik dari sisi penggunaan maupun efektivitas pengawasan kehadiran ASN.
“Melalui uji coba yang sudah dilakukan, kita melihat adanya peningkatan akurasi data kehadiran dan kemudahan dalam monitoring. Ini menjadi dasar kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, Zulfahmi Adrian menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi sistem tersebut. Ia meminta agar setiap instansi memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada ASN, serta menggelar pelatihan teknis bagi para pengguna.
“Jangan sampai saat penerapan nanti masih ada kendala teknis atau kurangnya pemahaman. Semua harus dipersiapkan dengan matang agar sistem ini berjalan optimal,” tegasnya.
Penerapan presensi digital ini diharapkan tidak hanya meningkatkan disiplin ASN, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah juga dapat melakukan evaluasi kinerja secara lebih efektif.
Pemkab Inhu optimistis, melalui pemanfaatan teknologi ini, kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparatur di lingkungan pemerintahan.